Wakil Ketua Komisi  V DPR Yudi Widiana Adia mengatakan, Komisi V DPR akan mendorong pemerintah, dalam hal ini para mitra kerja di Komisi V DPR untuk memperbaiki infrastruktur di Bengkulu. Hal ini sesuai dengan janji Presiden Jokowi, bahkan ia mengatakan, jikalau ada pengurangan anggaranpun, presiden tidak akan mengurangi anggaran dari infrastruktur.

"Pemerintah selalu menggaungkan pembangunan tol laut dan pendulum nusantara, namun terkadang  melupakan sisi strategis pembangunan infrastruktur di Sumatera bagian barat yaitu Bengkulu" kata Yudi selaku ketua Tim Kunker Komisi V saat memberikan sambutan di kantor Gubernur Bengkulu, Senin (21/3/2016).

Ditambahkannya, benar memang jika dikatakan penduduk di Bengkulu tidak terlalu banyak,  akan tetapi provinsi ini banyak memiliki nilai sejarah. Semisal, Istri Presiden Soekarno berasal dari sini, dan pariwisata pantainya begitu indah serta memiliki tanaman bunga Raflesia. Jika terjadi ketidakstabilan ekonomi, nilai sejarah itulah yang melindungi perekonomian.

"Kita harus membangun infrastruktur di Bengkulu mulai dari darat, udara, laut, dan program kependudukan sosial. Hal tersebut telah mencakup dari para mitra kerja Komisi V," jelas politisi F-PKS itu.

Jalur darat, kata Yudi, kereta api sudah menjadi program strategi infrastruktur nasional hampir 80 lebih yang sudah ditandatangi Presiden, termasuk jalur kereta dari Pulau Baai ke Lubuk Linggau.

Untuk jalur udara, lanjutnya, fokus utama adalah terwujudnya master plan renovasi Bandara Fatmawati yang sudah ditandatangani Kemenhub. Selain itu,  menurut Yudi, kedepan perlu dibuka penerbangan Bengkulu-Bandung, karena  Bandung memiliki destinasi wisata terbaik di Asean dan juga warga Bengkulu banyak yang kuliah di Bandung,

“Kalau ini dilakukan, saya yakin akan mendongkrak perekonomian, banyak warga asean yang berminat seperti Singapura, Filipina. Apalagi jika  jarak tempuh hanya satu jam," ujarnya.

Selain itu, Komisi V juga akan mendorong Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi mengupayakan penguatan jalan poros desa dan penguatan lembaga BUMD desa. "Saya tidak bisa berjanji, tapi kami akan membawa aspirasi dan memperjuangkannya untuk mendukung kemajuan Bengkulu ini agar tidak tertinggal," tutupnya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti menyampaikan aspirasinya dengan meminta Komisi V DPR mendukung dari sisi anggaran untuk perbaikan pada tiga hal, yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Namun, tonggak yang paling utama adalah infrastruktur terlebih dahulu.

Menurutnya, Provinsi Bengkulu menjadi desa tertinggal diakibatkan minimnya infrastruktur. Data menyebutkan, 48 persen desa tidak bisa diakses. Saat ini pembangunan sarana dan prasarana masih terpusat di kota.

Akibatnya, kata Ridwan, dalam bidang pendidikan, kesehatan, banyak guru maupun dokter yang tidak mau ditempatkan di desa-desa dengan alasan belum adanya listrik, tidak adanya jembatan, serta fasilitas yang belum memadai.

"Saya juga menyayangkan  produksi masyarakat disini rendah, mungkin juga karena tidak ada penghubung kepada produsen, lengkaplah sudah penderitaan dari Bengkulu ini," terangnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta para Bupati.(jk,nt) foto:jaka/mr.